Penolakan Dari Ormas Agama Mengenai Perpres Investasi Miras

Berita Terbaru Politik – Presiden Joko Widodo mengizinkan dibukanya investasi minuman keras atau alkohol di empat provinsi di Indonesia. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditandatangani Jokowi pada 2 Februari 2021. Perpres ini menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Beberapa penentang bersikeras bahwa rencana tersebut dapat meningkatkan kejahatan dan tidak sejalan dengan ajaran agama.

Penolakan Dari Ormas Agama Mengenai Perpres Investasi Miras

Beberapa Oramas Yang Menolak Perpres Investasi Miras

Ormas keagamaan sangat keras menentang aturan ini. Diantaranya datang dari PBNU, PP Muhamamdiyah hingga MUI. Ketua PBNU Said Aqil Siraj menilai pemerintah seharusnya melarang peredaran alkohol karena sudah ada larangan agama. Namun kini yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah membuka investasi di industri alkohol. Kemudian, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan alkohol merupakan barang haram bagi umat Islam, baik yang memproduksi, mengedarkan, bahkan meminumnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar menilai minuman beralkohol merupakan minuman yang dilarang oleh semua ajaran agama karena memiliki efek dan efek samping yang buruk. Miftachul sendiri juga berkata kalau alkohol itu dilarang oleh semua agama.

Tak hanya itu, gelombang penolakan juga muncul dari sejumlah partai politik dan instansi resmi pemerintahan di Papua. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai aturan izin investasi minuman beralkohol terlalu berlebihan. Pasalnya, Perpres tersebut membuka peluang investasi minuman beralkohol di semua daerah. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Ia menilai aturan itu akan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan.

Bahkan, Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua juga menolak aturan tersebut. Plt Sekretaris Daerah Papua, Doren Wakerwa, mengatakan Perpres tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Alkohol di Papua. Dalam Perdasus ini, Pemerintah Provinsi Papua melarang peredaran alkohol di Papua. Menurut Doren, selama ini alkohol berdampak buruk bagi masyarakat karena menimbulkan pelanggaran hukum seperti kecelakaan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga dengan adanya regulasi baru ini kita akan melihat lagi ke depan.

Mendapat Dukungan Dari Beberapa Pihak

Di sisi lain, rencana tersebut mendapat dukungan dari BKPM dan sejumlah politisi karena diyakini mampu meningkatkan daya saing investasi dan devisa negara. Deputi Bidang Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot menilai aturan tersebut diberlakukan untuk mencegah praktik monopoli yang muncul akibat penanaman modal setelah sektor tersebut moratorium. Dia menilai penambahan modal untuk industri alkohol masih dimungkinkan dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Dibuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Sebenarnya menurut Perpres 44 hal ini juga dimungkinkan, tapi dengan catatan rekomendasi pertama didapat dari kementerian perindustrian. Tapi perusahaan yang sudah ada bisa menambahkan, jadi ini terjadi secara undang-undang, monopoli, dalam hal regulasi.

Sementara itu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan investasi alkohol tidak dilarang, tapi harus diatur dan diawasi. Hendrawan juga menambahkan, Meski investasi di sektor ini terbuka, tetap harus mematuhi UU Cukai dan PP lainnya. Alkohol tidak dilarang, harus diawasi dan diatur. Hingga saat ini, Istana Kepresidenan dan Istana Wakil Presiden belum menanggapi pro dan kontra perizinan minuman beralkohol tersebut. Padahal, sudah banyak tuntutan dari masyarakat agar Istana angkat bicara soal polemik aturan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *